PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PENYEDIA LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2025
Penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengambilan Sumpah Jabatan PANMUD Pidana dan PANMUD Hukum
Monev Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024
Lebih lanjut
Pengumuman Hasil Seleksi Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum) Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo 2025
Hari Libur Nasional dalam Rangka Pemilu
Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara nomor. 5/Pdt.P/2024/PN Lbj
Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
Libur Hari Suci Nyepi
Lebih lanjute-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Relaas Panggilan Kepada Tergugat perkara Nomor 1/Pdt.G/2025.PN Lbj atas nama MARCELLA JENIARTININGSIH
Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering obyek Eksekusi Register Perkara Perdata 24/Pdt.G/2019/PN Lbj Jo. nomor 136/PDT/2020/PT KPG Jo. Nomor 1268 PK/Pdt/2022
Relaas Panggilan Kepada Tergugat III, IV, V, VI, dan VIII Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Lbj
Relaas Panggilan Kepada Turut Tergugat 1 Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Lbj
RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN 17/Pdt.G/2024/PN Lbj
Lebih lanjutSIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya..
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
KOmitmen, MOtivasi, Disiplin, Optimis